ARTIKEL

Kejar Target Pajak di Tahun Pertama Probowo

Foto: Presiden terpilih Prabowo Subianto berbincang dengan Wakil Presiden RI Maruf Amin usai menghadiri sidang tahunan DPR/MPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, (16/8/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, Dikutip dari www.cnbcindonesia.com Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menargetkan pendapatan negara dari sektor pajak mencapai Rp 2.189 triliun. Risiko global, hingga banyaknya sektor informal dan maraknya digitalisasi diprediksi akan menjadi tantangan pemerintah untuk mencapai target tersebut.

Dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah menyebut tantangan pertama datang dari risiko global yang masih tinggi berupa pelemahan ekonomi, tensi geopolitik, dan disrupsi perdagangan. Hal tersebut diprediksi akan berdampak pada volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap inflasi, nilai tukar, dan suku bunga.

“Disrupsi perdagangan dan meningkatnya konflik geopolitik menyebabkan ketidakpastian harga komoditas pada perdagangan internasional sehingga akan mempengaruhi penerimaan perpajakan terutama pada sektor pertambangan, perkebunan, dan industri pengolahan terkait komoditas tersebut,” seperti dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Senin, (26/8/2024)

.Pemerintah berpandangan inflasi dan suku bunga sebenarnya berkorelasi positif terhadap penerimaan pajak. Namun, hal itu juga berdampak pada penurunan tingkat konsumsi masyarakat jika tak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. “Kebijakan perpajakan dan insentif perpajakan yang tepat sangat diperlukan,” tulis pemerintah.

Pemerintah berpandangan inflasi dan suku bunga sebenarnya berkorelasi positif terhadap penerimaan pajak. Namun, hal itu juga berdampak pada penurunan tingkat konsumsi masyarakat jika tak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. “Kebijakan perpajakan dan insentif perpajakan yang tepat sangat diperlukan,” tulis pemerintah.

Tantangan kedua datang dari pergeseran aktivitas ekonomi konvensional ke ekonomi digital. Pemerintah menyebut perlu upaya untuk menangkap potensi perpajakan dari pergeseran aktivitas ini.

“Digitalisasi di satu sisi memang memberikan kemudahan berusaha pada hampir seluruh sektor, namun di sisi lain, digitalisasi juga harus diikuti oleh sistem perpajakan yang dapat mengakomodasi pemungutan pajak.”

Sementara itu, tantangan ketiga yang diantisipasi pemerintah adalah pergeseran struktur ekonomi dari sektor manufaktur ke sektor jasa yang mayoritas masih informal. Pemerintah menyebut hal ini menjadi tantangan bagi sistem perpajakan Indonesia karena sektor informal sulit dideteks

Sri Mulyani Ngaku Tektokan dengan Prabowo soal PPN Naik Jadi 12%

Jakarta – Dikutip dari https://finance.detik.com. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku masih berkoordinasi dengan pPresiden terpilih Prabowo Subianto soal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di 2025.
“Kita terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan presiden terpilih,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Menurutnya, ada beberapa hal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang masih dikoordinasikan dengan tim presiden terpilih, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara. Selain PPN, misalnya juga kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Baca artikel detikfinance, “Sri Mulyani Ngaku Tektokan dengan Prabowo soal PPN Naik Jadi 12%” selengkapnya https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7511929/sri-mulyani-ngaku-tektokan-dengan-prabowo-soal-ppn-naik-jadi-12.

BSI UMKM Center hadir sebagai inkubator bisnis

Jakarta (ANTARA) - Dikutip dari https://www.antaranews.com. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), terus memperkuat komitmennya dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Tanah Air agar menjadi berdaya, tumbuh berkelanjutan sehingga bisa naik kelas.

Komitmen tersebut diwujudkan perseroan salah satunya melalui BSI UMKM Center sebagai ujung tombak pemberdayaan wirausaha berbasis keuangan syariah bagi pelaku UMKM. BSI UMKM Center hadir sebagai inkubator bisnis yang menyediakan ekosistem lengkap bagi para pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang.

Artikel

INDO IZIN

Hubungi Kami

INDO IZIN by JM Corp

Kantor Pusat :
WorkBez Service Office, Graha Merdeka. Jl. Merdeka, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239


WhatsApp        : +62 823-2905-1556

Email               : hallo@indoizin.id

Website           : https://indoizin.id